PT Semen Indonesia Sewakan Lahan ke PTPN X

TEMPO.CO, Bangkalan--PT Semen Indonesia menyewakan asetnya berupa lahan seluas 199 hektar yang tersebar di sejumah desa di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ke PT Perkebunan Nusantara X untuk ditanami tebu. "Ini bentuk dukungan kami terhadap program ketahanan pangan pemerintah," kata Departemen Hukum PT Semen Indonesia, Yudi Taqdir Burhan, usai beraudiensi dengan Kapolres Bangkalan, Kamis, 30 Januari 2014.

Semula, kata dia, lahan 199 hektar yang terletak tiga desa, yaitu Desa Banyuajuh, Desa Gili Timur dan Desa Kebun, hendak dijadikan cadangan bahan baku deposit batu kapur untuk semen. Namun demi pengembangan investasi, lahan itu disinergikan dengan PTPN X untuk ditanami tebu. "Kerjasama ini sudah disetujui oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan," kata Yudi.

Selama hampir 30 tahun, lanjut Yudi, lahan tersebut dimanfaatkan warga untuk ditanami pohon jati. Namun, dengan adanya sinergi antar-perusahaan BUMN tersebut, masyarakat diminta untuk melakukan clearing atau penebangan pohon, agar tidak menghambat program penanaman tebu di Kecamatan Kamal. "Dari data yang ada, dari 199 hektar lahan yang ditanami jati, sudah 196 yang sudah ditebang. Tinggal 3 hektar lahan milik 3 orang yang belum di bersihkan," kata dia.

PT Semen Indonesia, tegas Yudi, memberikan tenggat hingga pertengahan bulan Februari mendatang agar pepohonan itu ditebang. "Dulu kerjasama kami dengan warga lahan itu untuk tanaman musiman, bukan jati," ujarnya.

Pengalihan lahan dari tanaman jati ke tanaman tebu ini sempat mendapat protes warga sekitar. Warga beralasan, tebu membuat mata air di tiga desa tersebut berkurang karena diserap batang pohonnya.

Kekhawatiran warga tersebut dibantah konsultan PTPN X, Ahmad Faisol. Dia memastikan, lahan di kecamatan Kamal sangat cocok dengan jenis tanaman tebu.  "Jadi tidak benar kalau lahan di Kamal tidak cocok untuk tanaman tebu. Apalagi ada isu tanaman tebu bisa membuat permukiman warga kekurangan air, karena terserap tanaman tebu," ujar Faisol.

MUSTHOFA BISRI

http://www.tempo.co/read/news/2014/01/30/093549732/PT-Semen-Indonesia-Sewakan-Lahan-ke-PTPN-X

Indonesia approves IPOs in 2014 for two state plantation companies | Reuters

Indonesia approves IPOs in 2014 for two state plantation companies | Reuters:

http://uk.reuters.com/article/2014/01/30/indonesia-ptpn-ipo-idUKL3N0L41TW20140130

Restrukturisasi PTPN V dan PTPN VII Disetujui

"Pada prinsipnya, kita bisa memahami IPO sangat penting untuk menambah modal, memperkuat struktur perusahaan, memperluas lahan dan re-planting."

Skalanews -Untuk menambah modal dengan melakukan penawaran saham perdana (IPO), pemerintah telah menyetujui proses restrukturisasi dua BUMN perkebunan, yaitu PT Perkebunan Nusantara V dan PT Perkebunan Nusantara VII.

"Pada prinsipnya, kita bisa memahami IPO sangat penting untuk menambah modal, memperkuat struktur perusahaan, memperluas lahan dan re-planting," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi membahas restrukturisasi BUMN di Jakarta, Kamis malam.

Hatta memastikan, proses IPO tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat, setelah beberapa persyaratan terpenuhi. Antara lain, adanya tahapan perampingan dan pembentukan holding BUMN Perkebunan.

"Kita memberikan catatan, holding harus diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, keputusan holding akan segera dirapatkan untuk diajukan kepada Presiden," katanya.

Kemudian, Hatta menambahkan, persyaratan lainnya adalah adanya upaya pembenahan manajemen dan peningkatan efisiensi kinerja, serta waktu penawaran IPO yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi pasar.

"Kita melihat apakah telah ada efisiensi dari manajemen, melalui pemotongan ongkos yang tidak perlu dan peningkatan kerja. Kemudian, eksekusi harus tepat, melihat kebutuhan pasar. Karena kita ingin mendapatkan maksimum 'gain'," ujarnya.

Hatta mengatakan, pemerintah berencana menawarkan 30 persen saham dari PTPN V dan 40 persen dari PTPN VII, agar dua BUMN perkebunan tersebut dapat memperbaiki kinerja, tata kelola, serta beroperasi lebih transparan dan profesional.

"Sekarang itu restrukturisasi, tidak bertujuan untuk menambah APBN. Tapi dilakukan untuk memperbaiki manajemen dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memiliki saham, agar pasar modal kita kuat dan tidak gampang di-'goreng'," ujarnya.

PT Perkebunan Nusantara V (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet, serta berkantor pusat di Pekanbaru dengan lokasi kerja di provinsi Riau.

Sedangkan, PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan karet, kelapa sawit, tebu, dan teh. Dan berkantor pusat di Bandar Lampung, dengan wilayah operasi meliputi Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu. (Ant/DS)

http://skalanews.com/berita/detail/166250/Restrukturisasi-PTPN-V-dan-PTPN-VII-Disetujui

PTPN Tak Boleh IPO, Kalau..

JAKARTA - Pemerintah berencana akan memprivatisasi kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah diajukan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dua BUMN tersebut, yakni PTPN V dan PTPN VII agar dapat melakukan Initial Public Offering (IPO). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, PTPN VII merupakan adalah kelanjutan IPO pada 2012. Saat itu, keputusan masih ditunda, lantaran adanya penyatuan (holding).

"Waktu itu kita hold sampai keputusan mengenai holding itu berjalan karena ada grand strategy dari kementerian BUMN untuk melakukan holding agar perusahaan perkebunan lebih solid, lebih kuat dan lebih besar," jelas Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Hatta menambahkan, pada prinsipnya dia memahami IPO penting guna menambah arus modal, menjadi efisien dan melakukan perluasan lahan dan replanting.

"Namun kita memberikan catatan, yang pertama holding harus diselesaikan terlebih dahulu oleh karena itu akan segera rapat karena sudah diajukan kepada presiden karena merupakan bagian dari grand strategy BUMN," jelasnya. 

Hatta menambahkan, syarat yang kedua yakni diperlukan pembenahan Management, efisiensi meningkatkan kinerja dan ketiga adalah timing, pricing, sizing menjadi penting. Hatta pun mempertanyakan, apakah saat ini tepat atau tidak. 

Oleh sebab itu, keputusannya akan melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN dan Menteri Perekonomian. "Grand desain sudah dari BUMN tentu harus melalui rapat kabinet," ujar Hatta.

http://economy.okezone.com/read/2014/01/30/320/934223/ptpn-tak-boleh-ipo-kalau

PTPN V dan PTPN VII Ingin Lepas Saham Perdana

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah pada akhir pekan kemarin menggelar rapat privatisasi dua BUMN perkebunan, PT Perkebunan Nusantara V dan PT Perkebunan Nusantara VII. Kedua BUMN tersebut ingin melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melepas saham minoritas.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang memimpin rapat tersebut mengatakan pada prinsipnya pemerintah sudah sepakat mengenai initial public offering (IPO) dua perusahaan tersebut. Namun, ada tiga catatan yang harus dilakukan sebelum secara resmi izin tersebut diberikan.

"Yang pertama holding BUMN perkebunan harus diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, akan segera kami rapat karena rencana itu sudah diajukan kepada presiden," papar Hatta pada wartawan.

"Yang kedua, diperlukan pembenahan managemen, efisiensi meningkatkan kinerja, memangkas ongkos-ongkos. Ketiga adalah timing, pricing, sizing menjadi penting, apakah saat ini tepat atau tidak."

Syarat pertama yang diajukan Hatta ialah pekerjaan rumah Kementerian BUMN sejak lama. Sejak periode sebelum Dahlan Iskan menjabat sebagai menteri, pemerintah sudah mengajukan pembicaraan mengenai pembentukan induk usaha bagi seluruh PTPN, yakni holding BUMN perkebunan. Namun, keputusan mengenai holding terus ditunda.

PTPN VII pada 2012 lalu sudah pernah mengajukan izin untuk melepas sebagian sahamnya di BEI. Namun, pada kala itu perusahaan tersebut juga terkendala rencana holding.

Kali ini, Hatta berjanji pembahasan holding akan dipercepat. Karena rencana tersebut sudah masuk di meja Presiden, Hatta menjanjikan pembahasan akan dilakukan Februari ini.

Hatta menjelaskan, PTPN V yang memiliki usaha perkebunan kelapa sawit dan karet meminta izin untuk melepas 40% sahamnya dan PTPN VII yang bidang perkebunannya lebih luas: kelapa sawit, karet, gula, teh, dan sebagainya sebesar 30%. Persentase ini masih bisa diubah. Pelepasan saham akan mendatangkan modal segar bagi kedua perusahaan untuk ekspansi usaha.

Dalam pemberitaan sebelumnya, PTPN VII sudah menyampaikan bahwa total dana yang bisa diraup dari publik oleh perusahaan pelat merah itu mencapai Rp1,7 triliun.

"Pertama digunakan untuk replanting, kedua untuk membeli lagi lahan-lahan baru, untuk membangun pembangkit listrik berbahan baku limbah, keempat untuk perkuat equitynya. Dana juga dipergunakan untuk pabrik minyak goreng," kata Hatta.

Rapat privatisasi tersebut diselenggarakan di kantor Menko Perekonomian, tapi tidak dihadiri menteri lain. Kementerian BUMN diwakili oleh Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin, sementara Kementerian Keuangan diwakili Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati. Kementerian Pertanian selaku kementerian teknis disebutkan hanya mengirim staf ahli menteri. (Gayatri)

Editor: Asnawi Khaddafhttp://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/02/2/212681/PTPN-V-dan-PTPN-VII-Ingin-Lepas-Saham-Perdana

Pertamina Gandeng PTPN IV Untuk Produksi Biofuel

Jakarta -PT Pertamina (Persero) mengandeng PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV untuk mengembangkan bisnis biofuel terintegrasi. Kedua BUMN ini juga berencana membentuk anak perusahaan yang khusus mengurusi biofuel.

Direktur Pengembangan Investasi dan Manajemen Risiko M. Afdal Bahaudin mengatakan, kerjasama kedua BUMN ini akan diawali dengan pelaksanaan studi bersama untuk pengembangan bisnis biofuel.

"Pada tahap awal, kapasitas produksi biofuel akan dimulai dengan 10.000 barel per hari. Dengan kerjasama ini, menunjukkan bukti komitmen perusahaan terhadap upaya pemanfaatan sumber daya energi terbarukan di dalam negeri sehingga impor BBM dapat dikurangi," kata Afdal dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/2/2014).


Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN IV Mamed Wiramihardja menambahkan, kerjasama tersebut akan mengintegrasikan bisnis hulu dan hilir perkebunan sawit. Selain itu, kerjasama ini memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi nasional melalui produksi biofuel.

"Agar meminimalisir risiko bisnis karena fluktuasi harga, perlu adanya pembentukan satu anak perusahaan yang bergerak dari hulu (kebun) sampai ke hilir (produk akhir). Sehingga nanti produknya bu­kan crude palm oil (CPO), te­tapi green diesel atau biofuel,” ujar Mamed.

Menurut Memed, studi bersama yang akan dibuat akan menga­rah pada pembentukan anak perusahaan tersebut. Diperkirakan studi bersama se­lesai pada April 2014, dan jika disepakati bersama, Juni 2014 sudah bisa dieksekusi.

Saat ini, produksi CPO PTPN IV mencapai sekitar 2.500 ton per hari. Diperkirakan, dalam 10 tahun ke depan, produksi CPO PTPN IV mencapai 3.500 ton per hari.

(rrd/dnl) 

http://finance.detik.com/read/2014/02/03/160056/2485816/1034/pertamina-gandeng-ptpn-iv-untuk-produksi-biofuel?f9911023